6. UU Hak Cipta Software

Menurut World Intelectual Property Organization (WIPO), “For the purpose of the law: computer program means a set of instruction capable, when incorporated in a machine-readable medium, of causing machine having information-processing capabilities to indicate, perform or archieve a particular function, task or result”. Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Program komputer sebagai hasil pemikiran intelektual dari pembuat program adalah diakui sebagai suatu Karya Cipta, yaitu karya dari perwujudan cipta, rasa dan karsanya. Hal inilah yan dilindungi oleh hukum. Obyek perlindungan sebuah rogram komputer adalah serangkaian kode yang mengisi instruksi. Instruksi-instruksi dan bahasa yang tertulis ini dirancang untuk mengatur microprocessor agar dapat melakukan tugas-tugas sederhana yang dikehendaki secara tahap demi tahap serta untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan di dalam instruksi inilah terlihat ekspresi dari si pembuat program atau pencipta. Perlindungan yang layak yang diberikan oleh hukum terhadap program komputer ini adalah perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Pemberian perlindungan hak kekayaan intelektual ini dimaksudkan untuk melindungi inovasi di dalam program komputer tersebut. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undanga yang berlaku. Yang dimaksud dengan hak eksklusif di sini adalah bahwa tidak seorangpun yang diperbolehkan untuk mengumumkan, memperbanyak atau menyewakan ciptaannya tanpa izin dari penciptanya. Sedangkan pencipta yang dimaksud dalam pasal ini adalah : (1) seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecepatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, (2) orang yang merancang suatu ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain dibawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut, (3) orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan; Badan Hukum sebagaimana dalam pasal 6-9 Undang-undang Hak Cipta. Di dalam pengertian Hak Cipta terdapat dua unsur yang penting sebagai hak-hak yang dimiliki si pencipta, yaitu : 1. Hak ekonomis (economic rights). Hak ekonomis adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Undang-undang Hak Cipta Indonesia memberi hak ekonomis kepada pencipta, antara lain; hak untuk memperbanyak, hak untuk adaptasi, hak untuk distribusi, hak untuk pertunjukan, hak untuk display. 2. Hak moral (moral rights). Hak moral adalah hak khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan daripenciptanya. Hak moral ini adalah hak pencipta atau ahli warisnya, untuk menuntut kepada Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan pada Ciptaannya; Memberi persetujuan dalam perubahan hak Ciptaannya; Memberi persetujuan terhadap perubahan atau nama samaran pencipta; Menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada ciptaannya. Perlindungan terhadap karya cipta ini diberikan terhadap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hal tersebut mencakup karya-karya: buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomin, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Hak cipta memberikan jangka waktu perlindungan terhadap hasil karya atau ciptaan pencipta tersebut selama hidup pencipta dan akan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia. Kecuali untuk program komputer, sinematografi, fotografi, database dan hasil pengalihwujudan berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional di bidang Hak Cipta, yaitu : Berne Convention tanggal 7 Mei 1997 dengan Keppres No. 18/1997 dan dinotifikasikan ke WIPO pada tanggal 5 September 1997. Berne Convention tersebut mulai berlaku efektif di Indonesia tanggal 5 September 1997. Dengan berlakunyaa Berne Convention berarti sebagai konsekuensinya Indonesia harus melindungi ciptaan dari seluruh anggota Berne Convention. Tiga tahap esensial dalam hal perlindungan terhadap perangkat lunak, yaitu : – Perlindungan terhadap algoritma pemrograman. – Perlindungan Paten atau Hak Cipta terhadap Program Komputer. – Perlindungan terhadap kode obyek program (object code). Sehubungan dengan hal itu, WIPO juga telah mengidentifikasikan bahwa bahan-bahan yang termasuk dalam software komputer adalah : – Materi-materi pendukung (flowchart,deskripsi tertulis program). – Dokumentasi tentang bagaimana menggunakan program (user’s guide). – Untaian perintah (listing program) itu sendiri. – dan tampilan look and field dari program tersebut. Perlindungan terhadap program komputer yang berada di bawah hukum hak cipta sejalan dengan diratifikasinya TRIPs-WTO dan implementasinya dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, misalnya terkait dengan program komputer seperti Linux yang saat ini tidak lagi hanya merupakan sebuah operating system tetapi sudah merupakan sumber kekuatan penuh bagi para pengguna komputer. Dengan menggunakan life CD cooperative linux (CoLinux) pengguna dapat menggunakan sebuah distro Linux di atas operating sistem lain seperti Windows bagaikan sebuah proses yang diproteksi oleh Windows itu sendiri. Edisi CoLinux versi 0.6.0 yang dipublikasikan oleh penciptanya pada bulan Maret 2004, distro-distro yang dapat bekerja dengan CoLinux adalah Fedora, Gentoo dan Debian dapat di-download secara bebas dan cuma-cuma di http://www.colinux.org. Kehadiran piranti-piranti lunak open source disambut dengan begitu antusias oleh masyarakat teknologi informasi dunia, karena selain membuka peluang untuk turut melakukan pengembangan software secara bebas, dapat mengurangi monopoli pencipta software tertentu, juga telah menjawab kebutuhan tersedianya software tanpa perlu mengeluarkan biaya yang relatif mahal. Saat ini disamping terdapat software-software open source yang dapat dimiliki secara gratis, kini berkembang pula software bebas yang dikenal dengan freeware yang disediakan oleh beberapa kategori software secara gratis yang kualitasnya setara dengan software sejenis. Dan saat ini tersedia pula berbagai freeware yang dapat diperoleh secara gratis. Penegakkan Hukum Hak Cipta Software di Indonesia Terkait Dengan Penggunaan Free/Open Source Software. Menurut Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, definisi dari kedua kata tersebut adalah sebagai berikut : “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.” “Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.” Dari kedua definisi tersebut, terlihat jelas bahwa pencipta dalam menciptakan suatu karya memerlukan pikiran, tenaga, waktu, dan biaya. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menghargai karya cipta orang lain. Melindungi secara hukum sehingga tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan berarti mengikuti prosedur perlindungan terhadap karya orang yang diatur dalam undang-undang hak cipta. Undang-undang hak cipta pertama kali di Indonesia, yaitu UU No. 6 Tahun 1982, yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 7 Tahun 1987, dan kemudian disempurnakan lagi menjadi UU No. 12 Tahun 1997. Pada tahun 2002, Pemerintah kembali mengeluarkan Undang – Undang Hak Cipta, yaitu UU No. 19 Tahun 2002, dengan penambahan Hak Cipta tentang perangkat lunak. Pasal yang mengatur hak cipta atas perangkat lunak tersebut adalah pasal 15 e yang berbunyi sebagai berikut : “Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;”tidak melanggar undang-undang. Pasal 72 ayat 3 UU Hak Cipta berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” . Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk menggunakan program komputer secara tidak sah. Hak cipta untuk program komputer biasanya hanya berlaku untuk jangka waktu 50 tahun. Setelah masa waktu itu berakhir, biasanya ciptaan menjadi milik umum. Biasanya, pemilik hak cipta kembali memperbaharui hak cipta dari produknya dengan melakukan revisi dan mendaftarkan kembali ke lembaga Hak Cipta. Dengan diberlakukannya Undang-undang hak cipta tersebut, berarti masyarakat Indonesia yang merupakan bagian dari konsumen perangkat lunak tertentu, dengan sendirinya terikat secara hukum untuk mematuhi Undang-undang tersebut. Segala bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang melindungi program-program tersebut akan dikenakan sanksi pidana atau denda. Mengingat masih mahalnya dana yang dikeluarkan untuk membeli sebuah lisensi produk software MS Windows dan propriety lainnya, maka banyak orang yang memilih untuk membeli produk bajakan yang harganya jauh lebih murah dibandingkan produk software asli dengan fungsi yang sama namun produk bajakan tidak tahan lama. Banyak di antara kita yang masih bertahan untuk menggunakan software bajakan, baik sistem operasi maupun aplikasi sampai dengan utility. Para penegak hukum berusaha memberantas software-software bajakan yang kini telah menjamur di masyarakat Indonesia. Menyusul diberlakukannya Undang-Undang No 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta, razia terhadap software bajakan pun marak dilakukan akhir-akhir ini. Razia software bajakan biasa dilakukan di pusat penjualan materi bajakan tersebut. Saat ini, Polisi semakin gencar memeriksa perusahaan-perusahaan yang menggunakan software bajakan untuk keperluan komersial. Selain perusahaan, yang menjadi target untuk dilakukan razia adalah warnet yang menggunakan software bajakan. Mungkin kita sering mendengar pernyataan-pernyataan : * Kalau tidak membajak, tidak bisa pintar * * Kalau tidak pernah ada bajakan, IT Indonesia tidak akan seperti sekarang * Pernyataan-pernyataan itu terbalik. Kita bisa pintar tanpa membajak. Sekarang telah ramai diperbincangkan tentang open source seperti Linux dan software – software lainnya yang dapat dijadikan alternatif software tanpa harus menggunakan barang bajakan . Ada 2 pilihan solusi yang dapat diambil untuk menghindari kegiatan menggunakan software bajakan. Solusi pertama, menggunakan software windows yang asli dan berlisensi dengan biaya yang sangat mahal. Yang kedua, kalau tidak mau keluar banyak uang, gunakan open source software, seperti Linux dan open source software lainya sebagai alternatif pengganti windows. Teringat katanya Gur Pur di newsdotcom..gitu aja kok repot..heheh:) Ada satu faktor yang mungkin membuat orang sulit belajar Linux dan open source software lainnya, yaitu kebiasaan. Sejak kecil biasanya kita sudah mengenal windows dan terasa sulit melepaskan diri dari Microsoft . Kembali kepada diri kita masing-masing, apakah kita mau untuk mempelajarinya atau tidak. Berbicara mengenai aplikasi linux dan open source software lainnya memang tidak kalah canggih. Fungsionalitas dari Free/Open Source Software (FOSS) memang ada yang kurang, sama, dan bahkan untuk beberapa aplikasi tertentu justru jauh lebih handal daripada yang tidak “open source”. Intinya, Open Source Software memberikan fleksibilitas dengan biaya yang rendah dan sangat mendukung peningkatan produktivitas di perusahaan – perusahaan, dan usaha lainnya. Open source software, seperti Linux, dapat dijadikan solusi hemat tanpa mengganggu aktivitas bisnis. Hak cipta software adalah kepimilikan atau perlindungan atas suatu intelektual property (produk yang dihasilkan dari kretivitas seseorang yang memiliki nilai jual.) biasanya perlindungan itu barupa perlindungan hukum. Mengapa dikatakan demikian? Karena hak cipta tersebut diatur oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Perlindungan terhadap intelektual property adalah melindungi hasil kreativitas sesesorang. Contohnya jika kita membeli novel, sebenarnya kita membeli fisik buku saja tetapi bukan ide ceritanya, penyajiannya, hasil karyanya. Kita boleh saja menjual buku itu atau memberikan buku itu kepeda orang lain. Tetapi tidak boleh menggandakan dan menjual. Hak cipta diberikan pada pemilik dari karya asli yang dilindungi hukum setelah karya itu diciptakan atau dibuat. Di Indonesia hak cipta dijelaskan sebagai hak yang diberikan untuk pencipta suatu karya untuk mengontrol atas penggunaan dari ciptaanya.ciptaan-ciptaan atau karya yang dihasilkan tersebut termasuk buku-buku, program-program computer, karya-karya drama, rekaman suara, dan film. Hak cipta memberi hak bagi pemiliknya untuk: 1. Membuat copy dari hasil ciptaanya. 2. menyebarluaskan hasil ciptaanya. 3. mempertunjukan hasil ciptaanya didepan umum 4. menjual hasil ciptaannya agar dapat di konsumsi oleh orang lain. Undang-undang pengturan atas hak cipta terdapat dalam UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Karya yang bias mendapatkan hak cipta menurut undang-undangpun baaneka macamnya dan bentuknya. Program computer, ceramah, pampfhlet, tarian, lagu, terjamahan dan peta. Adalah beberapa contih saja dari jenis hasil ciptaan seseorang yang dilindungi. Semua ciptaan yang sudah berhak cipta tersebut tidak boleh diperbanyak atau digandakan tanpa seijin dari pemiliknya yang mempunyai wewenang hak cipta dari karyanya tersebut. Masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan adanya copyright ini sangat marak belakangan ini. Hal itu dikarenakan makin banyaknya jaringan internet, jaringan computer. Kemampuan computer dalam menggandakan dan mencetak ditambah dengan kemampuan internet dalam memberikan informasi menjadikan proses penggandaan menjadi lebih mudah. Factor-faktor yang menyebabkan maraknya penggandaan adalah 1. format seperti MP3 dapat diperbanyak dan disimpan dengan ukuran yang kecil 2. pengubahan bentuk format dari yang tidak digital menjadi digital sangat mudah, dengan adanya scanner. 3. harga alat-alat penyimpanan informasi dalam bentuk digital harganya relative murah 4. .adanya kemudahan dalam pengambilan materi dari internet. Karena banyaknya pelanggaran yang terjadi, maka upaya perlindungan hak cipta selain perlindungan hokum dilakukan oleh produsen karya.contohnya dalam industri software dilakukan cara seperti barikut: 1. pembeli software harus memasang suatu hardware pada computer, untuk menjalankan software tersebut dan memastikan bahwa software yang dibeli hanya dijalankan pada 1mesin saja. 2. memasang copy protection pada disket, sehingga software tidak dapat dicopy. 3. watermarking menyisipkan watermark pada intelektual property multimedia. Pembajakan software secara illegal banyak dilakukan di Indonesia baik dalam perusahaan kecil atau besar.dalam UU hak cipta yang baru, pelaku pembajakan software bias dikenai sanksi paling berat 5 tahun penjara atau denda Rp. 500 juta. Untuk menghindari adanya kejahatan pembajakan ini maka diperlukan kesadaran masyarakat akan hukum hak cipta. Hasil UU Hak Cipta Perangi Pembajakan telah berlakunya UU Hak Cipta (UU No 19/2002) yang secara effektif berlaku sejak 29 Juli 2003, telah ada landasan hukum untuk “menyeret” pihak-pihak yang melakukan perbuatan tersebut ke meja hijau dengan tuduhan melakukan pelanggaran Hak Cipta. Pasal 72 ayat (3) UU Hak Cipta telah tegas menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp500 juta. Ancaman hukuman terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum merupakan ketentuan baru dalam UU Hak Cipta yang baru yang telah diberlakukan secara efektif pada 29 Juli 2003. Dirjen HAKI Depkeh dan HAM, Abdul Bari Azed, di Jakarta, Selasa saat pencanangan pemberlakuan secara effektif UU Hak Cipta tersebut mengatakan surat berisi imbauan tersebut merupakan bagian dari langkah sosialisasi terhadap pemberlakuan UU Hak Cipta. Apalagi sebagai hal baru yang diatur dalam UU Hak Cipta, upaya Ditjen HAKI tersebut diharapkan akan efektif menekan angka kasus pelanggaran Hak Cipta, Program Komputer. Pengaturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta sebenarnya bukan barang baru bagi bangsa Indonesia, karena sejak tahun 1982 Indonesia telah memiliki UU Hak Cipta, namun karena berbagai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan penyesuaian terhadap konvensi-konvensi internasional, maka terjadilah berbagai perubahan atau revisi terhadap UU tersebut. Karena alasan itulah maka pengaturan Hak Cipta yang semula diatur dalam UU No 6 Tahun 1982 telah mengalami perubahan berturut-turut, yaitu UU no 7 tahun 1997, diubah lagi menjadi UU No 12 Tahun 1997 selanjutnya menjadi UU no 19 tahun 2002. Perubahan itu tidak lain adalah untuk menyesuaikan dengan berbagai konvensi internasional, serta mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi, yang perlu mendapat perlindungan atas karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, serta untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya. Masih dalam kaitan sosialisasi pemberlakuan efektif UU Hak Cipta tersebut, Ditjen HAKI juga telah memberikan peringatan terhadap pengusaha Mall/Plaza di kawasan Jabotabek untuk tidak menyediakan tempat bagi penjualan CD/VCD bajakan. “Saat ini kami telah memberikan surat peringatan kepada 41 Mall/Plaza di Jakarta, tujuh Mall di Tangerang, tujuh Mall di Bekasi, tiga Mall di Bogor, dan dua Mall/Plaza di Cikarang,” ujarnya sambil menambahkan surat peringatan tersebut akan diperluas di seluruh Indonesia. Kepada pengusaha Mall/Plaza yang “membandel” akan dikenai sanksi apabila tetap menyediakan tempat bagi penjualan arang-barang bajakan dengan sanksi pidana atau ganti rugi perdata. Guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta perlindungan hukum kepada para pencipta dan pemegang hak terkait lainnya, Ditjen HAKI telah mengadakan MoU dengan Kepolisian pada 10 Juni 2003 untuk mengefektifkan penegakan hukum di bidang HAKI. Pemerintah, katanya juga telah merancang pembentukan Tim Penanggulangan Pelanggaran HAKI yang antara lain beranggotakan para pengambil keputusan di lembaga penegak hukum antara lain Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung Depkeh dan HAM, Bea Cukai. Tim tersebut antara lain memiliki tugas dan kewajiban untuk menentukan arah penegakan hukum bidang HAKI, merumuskan kebijakan di bidang penegakan hukum bidang HAKI, memerangi pembajakan secara nasional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: